Pilkada Jember 2024 ini, berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya yang semua orang berani untuk mengkritik dan mengekspresikan apa saja yang ada dapam pikiran mereka terhadap calon lewat tulisan atau konten vidio di media sosoal. Bahkan, meneruskan tulisan maupun reapload vidio apapun tidak ada masalah, everiything well be oke. Tapi, Pilkada kali ini, kebebasan berekspresi tiba-tiba menjadi sesuatu yang menakutkan, ada kekhawatiran untuk berbicara, mengkritik dan apapun itu terkait berpendapat di muka umum, khawatir berujung dilaporkan ke pihak berwajib.
Sebagaimana yang terjadi kepada seorang wartawan kliktimes, Sutresno dilaporkan seorang LSM pendukung Gus Fawaid, Calon Bupati penantang petahana. Pelaporan ini bermula dari konten vidio Cak Sholeh, advokad asal Surabaya yang mendampingi Ketua Pokmas asal Jember karena ketakutan setelah KPK mengacak-ngacak DPRD Jatim dan Pemprov Jatim terkait lanjutan korupsi dana Hibah Pemprov Jatim yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Ketua Pokmas tersebut mengaku bantuan yang diterimanya diduga dipotong 50% oleh anggota DPRD Jatim berinisial GF sebagaimana yang dikatakan Cak Sholeh.
Konten Cak Sholeh tersebut oleh Sutresno di upload ke group WhatsApp dan karena hal tersebut dia dilaporkan ke Polres Jember. Sebetulnya, Cak Sholeh tidak menyebut nama dalam kontennya hanya inisial, publik pun mereka-reka siapa anggota DPRD Jatim berinisial GF. Namun, secara tiba-tiba publik dikejutkan dengan pelaporan LSM Aliansi Peduli Masyarakat Jember (APMJ)Ningwar ke Polres Jember, Ia bahkan didampingi seorang pengacara Alfin Rahardian Sofyan. Sontak pelaporan tersebut menjadi sorotan media sebab sebelumnya AMPJ dikenal tajam menyoroti dugaan kasus korupsi di Pemkab Jember.
Sikap AMPJ berbanding terbalik dengan berbagai aksinya yang melaporkan berbagai dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab Jember. Seharusnya, bila dia serius ingin membrantas korupsi, juga turut mendorong penegak hukum agar dugaan pemotongan bantuan Hibah Pemprov Jatim yang dilakukan anggota DPRD Jatim berinisial GF terbuka selebar-lebarnya. Bukan justru menjegal orang-orang yang berupaya mengungkapnya, atau cara-cara lainnya dengan cara melaporkan mereka ke polisi.
Tindakan pelaporan ini, sepertinya sudah didesain secara matang untuk membungkam segala macam bentuk kritik. Di media sosial, upaya-upaya untuk memberikan kritik kepada pelapor bahkan dorongan moral kepada Sutresno agar tegar dan berani menghadapinya, mendapat serangan dari akun berinisial TM, akun tersebut diduga milik Ketua Partai. Ia tidak segan berkomentar agar menyetop segala bentuk kritik bahkan menyebut pelaporan tersebut bagian dari demokrasi.
Bila flashback ke belakang, praktek penggembosan segala macam bentuk kritik ini jadi kekuatan penguasa untuk menghabisi demonstrasi OmnibusLaw, UU KPK dan lain sebagainya. Penggerak demonstrasi kala itu diteror, WhatsApp nya diretas dan akun medsosnya diserang oleh buzzer. Semengerikan itu upaya penguasa untuk membungkam kritik hingga harus melakukan beragam cara. Dan, cara tersebut sepertinya diduplikat di Kabupaten Jember, pada Pilkada 2024 ini, dampak dari pelaporan Sutresno ini memunculkan rasa kekhawatiran segelintir orang bila ke depan wajah demokrasi setingkat Kabupaten Jember akan rusak dan hancur.
Akun TM, berusaha mengcounter setiap isu yang berkaitan dengan pelaporan Sutresno. Bahkan, menurutnya pelaporan tersebut benar dan sah-sah saja di alam demokrasi. Memang tidak ada larangan untuk melapor ke pihak berwajib tapi Nalar berfikirnya secara tidak langsung membahayakan kehidupan demokrasi, ruang kebebasan kian menyempit, hukum dijadikan instrumen untuk menghabisi oposisi--Orba gaya baru. Terbaru, kabarnya otak dibalik pengacara yang mendampingi Ningwar adalah seorang Kepala Desa, selama ini kades tersebut berada di garda terdepan pemenangan Gus Fawaid.
Penulis: Robith Fahmi
Pemerhati Media Sosial
