 |
| Demonstran tolak Revisi UU Pilkada oleh DPR dan mengalawak putusan MK di Bundaran DPRD Jember membentangkan spanduk, Doc: Robith Fahmi |
Jum'at 23 Agustus 2024, ratusan massa bergerak dari Double Way Unej menuju bundaran DPRD Jember. Mereka mengatasnamakan Koalisi Indonesia Menggugat, gabungan dari Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) dan sejumlah organisasi non kampus. Aksi massa dalam jumlah besar ini, tuntutannya sama dengan demonstran di sejumlah daerah dan Jakarta, mendesak DPR agar tidak membegal putusan Mahkamah Konstitusi.
Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh terkait usia calon Kepala Daerah harus 30 tahun saat mendaftar dan menurunkan ambang batas jumlah kursi di legislatif atau sama dengan pancalonan independent, sehingga Parpol Non Parlemen bisa mengusung calon asalkan jumlah suara sah terpenuhi atau bisa koalisi dengan partai lain.
Putusan MK yang dinilai progresif ini oleh aktivis dan akademisi secara tidak langsung telah menggagalkan si Tukang Kayu melakukan monopoli politik di sejumlah daerah berikut putranya yang sedang liburan ke Luar Negeri menggunakan private jet harus gigit jari sebab akrobat bapaknya melalui MA sebelumnya menjadi percuma. Sejumlah daerah yang memiliki DPT besar dan kemungkinan sudah didesain melawan Kotak Kosong seketika berubah.
Kenapa daerah dengan DPT besar didesain Kotak Kosong ? Prediksi banyak kalangan, ini untuk memuluskan langkah putra Tukang Kayu di 2029, itu pun tergantung bagaimana Prabowo setelah dilantik, apakah bisa disetir atau memiliki pendirian yang kuat dengan gagasan dan cita-citanya selama ini. Bila Prabowo berdiri sendiri, maka dapat dipastikan 2029 Geng Solo akan binasa dari panggung politik nasional.
Bagaimana operasi Tukang Kayu agar orangnya melawan Kotak Kosong ? Sebagaimana yang diungkapkan Bocor Alus Politik Tempo, mulai dari pengancaman menggunakan Penegak Hukum hingga iming-iming posisi di pemerintahan. Monopoli politik rekomendasi ini disebut KIM Plus, gabungan partai koalisi pendukung Prabowo dan yang tidak namun memilih bergabung di urusan Pilkada setelah deal mendapat posisi di pemerintahan. Pola yang digunakan Tukang Kayu ini secara tidak langsung merusak demokrasi di mana seharusnya rakyat memiliki banyak pilihan pemimpin.
Namun, karena ambisi kekuasaan Dinasti Politiknya, si Tukang Kayu ini tidak mempedulikan konstitusi, semuanya ditabrak senyampang itu menjadi penghalang bagi nafsu syahwat kekuasaannya. Lantas, siapakah representasi Kim Plus di Jember sebagaimana yang dimaksud dalam spanduk pendemo di Bundaran DPRD Jember ? Publik bisa menebaknya, siapa diantara kandidat Calon Bupati Jember yang memonopoli rekomendasi Parpol sehingga banyak yang memprediksi dia akan melawan kotak kosong.
Prediksi banyak orang rupanya keliru setelah keluar putusan MK, demokrasi kembali hidup, mimpi pemborong rekomendasi untuk melawan kotak kosong ambyar. Petahana bisa maju lewat PDIP demikian pula dengan dr. Faida yang masih berpeluang maju seiring berubahnya peta politik.
Penulis: Robith Fahmi
Pengamat apa saja, bisa disapa lewat akun facebooknya @Robith Fahmi
