Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Ratusan Buruh dan Mahasiswa Demo Bupati dan DPRD Jember

Rabu, Desember 01, 2021 | Desember 01, 2021 WIB Last Updated 2021-12-01T16:09:52Z

 

Ratusan buruh membentangkan poster bernada protes, Doc: Satire

JEMBER - Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) bersama Kominte Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (KS GMNI) mendemo Bupati Jember Hendy Siswanto karena dinilai tidak berpihak kepada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember yang sedang sekarat.


Demonstran membawa puluhan poster berisi protes atas dilantiknya tiga direksi, Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan, serta Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan oleh Bupati Jember yang diduga melanggar Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Massa aksi melakukan orasi di depan kantor PDP Kahyangan Jember, depan kantor Dinas Ketenagakerjaan, depan Pendopo Bupati, depan kantor DPRD Jember, Rabu 1 Desember 2021.

"Bupati bersama Pansel (Panitia Seleksi) tidak transparan dalam melaksanakan Open Bidding," pekik Koordinator Aksi, Dwi Agus Budiyanto. Ia menilai Bupati Jember selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan Panitia Pansel Open Bidding tidak menjalankan standart aturan-aturan dalam Open Bidding.

Selain itu, ketiga direksi yang dilantik Bupati itu tidak pengalaman di bidang perkebunan.   Ketiganya, lanjut Dwi, seperti Sofyan Sauri (Direktur Utama) sebelumnya menjabat sebagai Nahkoda kapal, namun tidak dalam kontek pemimpin perusahaan pelayaran, tetapi hanya menahkodai satu kapal.

Sedangkan, Leny Puspitasari (Direktur Umum dan Keuangan) berlatar belakang manajer dan berusia 32 tahun dan Moh. Ismail Haqiqi (Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan) mantan karyawan PG Semboro dan spesialis tebu, yang kerjanya di laboratorium dan sama sekali tidak pernah bekerja di lapangan.

"Jadi kami buruh menilai, Pansel tidak menjalankan standart aturan Open Bidding. Tidak mementingkan dan mengutamakan kompetensi calon. Salah satu calon tidak hadir seleksi pertama, tiba-tiba KPM mengumumkan sebagai pemenang," geramnya.

Ketiga direksi, tidak menguasai dan memahami tentang perusahan perkebunan. Lebih fatal lagi, menurut Dwi tidak mampu membangun political will dengan pihak terkait, yakni DPRD dan Bupati. "Bayangkan, mereka selama ini tahunya laut, sekarang malah memimpin PDP Kahyangan, dan wajar tidak tahu perkebunan serta pohon karet seperti apa," bebernya.

Bahkan, wacana ke depan pihak Direksi mengambil langkah mengatasi permasalahan finansial dengan berhutang ke Bank. Bahkan juga berencana akan mendatangkan investor. Di satu sisi, PDP Kahyangan Jember pada draff Perumda yang belum disahkan DPRD dan Bupati Jember, di dalamnya tertuang penyertaan modal dari APBD Jember sebesar 100 milyar.

"Sebetulnya ada penyertaan modal, selesai permasalahan PDP Kahyangan. Kalau semua normal, siapapun direksi kami buruh akan menerima. Saat ini PDP Kahyangan sedang sekarat," harapnya.

Dwi berkata, buruh meminta, Bupati Jember segera menurunkan tiga direksi dikarenakan tidak sesuai dengan aturan Permendagri. Buruh dan mahasiswa mengecam tindakan Bupati dan DPRD Jember yang tidak becus menangani persoalan PDP Kahyangan.

"Kami beri tenggat waktu Seminggu, jika Bupati tidak berniat menemui kami, maka akan kami turunkan puluhan ribu buruh beserta keluarganya, yang mana mereka makan dari hasil kebun," ancamnya.

Sayangnya, untuk kesekian kali, aksi unjuk rasa Buruh PDP Khayangan ini tidak ditemui Bupati Jember. Kali ini, pengunjuk rasa hanya ditemui perwakilan pejabat Pemkab Jember yakni Kepala Bagian Hukum sekaligus  PLT Kepala Inspektorat, Ratno Sambodo.

"Kami sampaikan permohonan maaf karena memang Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dan beberapa pejabat memang sedang tidak ada di Jember karena ada kegiatan lain sehingga tidak bisa menemui langsung bapak ibu sekalian, namun yang perlu dipahamai bersama, kita memiliki keinginan dan harapan yang sama untuk memperbaiki PDP Khayangan yang bisa lebih baik dan  memberikan rasa keadilan untuk semua," kata Ratno.

Terkait tuntutan para Buruh, Menurut Ratno, Bupati Jember berkomitmen akan menindaklanjuti dan mengundang perwakilan para buruh untuk membahas dan menuntaskan permasalahan yang terjadi di PDP Khayangan itu.

"Dalam waktu dekat Bupati akan mengundang langsung perwakilan Buruh dengan didampingi oleh Forkopimda, jadi semoga ini jadi saluran aspirasi dari para buruh PDP untuk kembali dengan semangat yang sama memperbaiki PDP Khayangan," ungkapnya.

Reporter: Mehmed
×
Berita Terbaru Update